memme.info – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Ibu Siti Nadia Tarmizi, mengonfirmasi bahwa sebuah investigasi resmi telah diluncurkan untuk memahami circumstansial pemecatan ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam pernyataannya, Ibu Tarmizi menekankan bahwa detail masalah tersebut masih dalam tahap penelitian.
Evaluasi Keteraturan Administratif dalam Pengangkatan Nakes
Kementerian sedang menelaah kemungkinan bahwa pemecatan berkaitan dengan pelanggaran atas standar jumlah tenaga kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes untuk institusi kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Di samping itu, peninjauan juga dilakukan terhadap faktor-faktor fiskal dan anggaran yang berpengaruh dalam penetapan jumlah nakes oleh pemerintah daerah.
Keputusan Pemda Manggarai dalam Non-Perpanjangan SPK Nakes
Bupati Manggarai, Bapak Herybertus G.L Nabit, telah membuat keputusan untuk tidak memperbaharui Surat Perintah Kerja bagi 249 tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Bapak Bartolomeus Hermopan, menyampaikan bahwa pemecatan ini merupakan konsekuensi dari aksi demonstrasi yang dilakukan tenaga kesehatan, di mana mereka menuntut perpanjangan SPK, peningkatan gaji, serta peningkatan tambahan penghasilan.
Permintaan Nakes untuk Peningkatan Kuota PPPK
Para tenaga kesehatan juga telah mengajukan permintaan untuk peningkatan kuota dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2024. Tuntutan ini telah diungkapkan melalui dua aksi demonstrasi yang terorganisir, yaitu di Kantor Bupati Manggarai pada 12 Februari 2024 dan di DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024.
Respons Kemenkes RI terhadap Pemecatan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memonitor perkembangan kasus di Kabupaten Manggarai dan sedang mempertimbangkan tindakan yang tepat sebagai respons terhadap pemecatan massal yang berpotensi mengganggu kualitas layanan kesehatan daerah dan memengaruhi kebijakan tenaga kesehatan pada skala nasional.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor kesehatan yang sesuai dengan regulasi pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan masyarakat. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mengupayakan resolusi yang adil dan efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai.
