memme.inf – Pada awal Juni 2025, pemerintah Tiongkok meluncurkan sistem identitas virtual terpusat. Mereka merancang sistem ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat keamanan siber nasional. Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) bersama Komisi Pembangunan Nasional mengembangkan sistem ini dengan tujuan mengintegrasikan data kependudukan secara langsung ke dalam aktivitas daring setiap warga. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa semua aktivitas internet memiliki keterkaitan langsung dengan identitas asli pengguna.
Platform Daring Wajib Terapkan Sistem ID Virtual
Berbagai platform digital mulai mengubah sistem login mereka agar sesuai dengan aturan baru. Media sosial, situs berita, layanan streaming, dan aplikasi e-commerce kini mewajibkan pengguna untuk masuk menggunakan ID virtual. Pengguna tidak lagi bisa membuat akun dengan nomor asing atau alamat email anonim. Pemerintah memaksa perusahaan teknologi untuk mencocokkan data pengguna dengan sistem kependudukan nasional secara real-time. Dengan demikian, setiap aktivitas digital secara otomatis terhubung dengan identitas fisik pengguna.
Pemerintah Klaim Tingkatkan Keamanan, Aktivis Soroti Risiko
Pemerintah mengklaim bahwa sistem ini dapat melindungi masyarakat dari penipuan daring, radikalisasi digital, dan penyebaran hoaks. Namun, para aktivis hak digital justru menyoroti bahaya besar di balik kebijakan ini. Mereka menuduh pemerintah menggunakan alasan keamanan sebagai cara untuk memperluas pengawasan terhadap warganya. Banyak aktivis percaya bahwa sistem ini membatasi kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang diskusi publik yang sehat.
Perusahaan Teknologi Lakukan Penyesuaian Cepat
Sejumlah perusahaan teknologi besar, seperti Tencent, Alibaba, dan ByteDance, langsung menyesuaikan infrastruktur digital mereka agar sesuai dengan kebijakan baru. Mereka membangun integrasi dengan sistem ID nasional dan mewajibkan pengguna untuk mengautentikasi data pribadi sebelum mengakses layanan. Akibatnya, pengguna merasakan proses yang lebih lambat dan merasa ragu terhadap perlindungan data mereka. Beberapa pengguna bahkan mulai menghindari platform-platform tertentu karena khawatir terhadap pelacakan berlebihan.
Negara Lain Pertimbangkan Meniru Sistem Tiongkok
Sementara itu, sejumlah negara yang bekerja sama dengan Tiongkok dalam bidang teknologi mulai menunjukkan minat terhadap sistem ini. Negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika mempertimbangkan penerapan sistem identitas digital serupa di wilayah mereka. Namun, pakar keamanan siber global memperingatkan bahwa adopsi sistem seperti ini bisa memperkuat kontrol otoriter dan mengancam kebebasan sipil. Mereka mendesak komunitas internasional untuk meninjau dampak sistem ini secara lebih kritis.
Tiongkok Masuki Era Baru Pengawasan Digital
Dengan menerapkan sistem ID virtual terpusat, Tiongkok telah memasuki era baru slot 10rb dalam pengawasan digital. Pemerintah mengawasi setiap klik, komentar, dan pencarian warganya dengan sistematis. Mereka membangun struktur digital yang memungkinkan kontrol penuh terhadap ruang daring. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam kebijakan internet Tiongkok, dari pengawasan terbatas menjadi dominasi penuh atas kehidupan digital warganya.
